Pembuat kebijakan perlu menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

”Kita tidak dapat bertindak ’one man show’ untuk melakukan terobosan, transformasi, atau hal-hal yang besar”.

Tapera akan jadi beban tambahan yang makin mengimpit kelas menengah. Ini kontraproduktif dengan visi Indonesia Maju.

Kehidupan bangsa ini semakin banyak menghasilkan ”quack”, yaitu orang-orang yang tidak peduli dan tidak kompeten.

Kampanye pilpres mengajak masyarakat memberikan penilaian yang kritis terhadap rencana kebijakan publik untuk lima tahun ke depan, bukan penampilan calon.

Tugas pengawasan netralitas ASN belum dapat dilakukan pada Pemilu 2024. Perlu segera diterbitkan peraturan pelaksanaan UU ASN.

Mengapa kita perlu memahami pentingnya mengubah perspektif kebijakan publik. Sebagian besar yang kita buat baru pada jenjang 'kebijakan politik' dan 'kebijakan pemerintah', belum pada jenjang kebijakan publik seharusnya.

Penanggulangan polusi di Jabodetabek terkesan belum membawa perubahan. Solusi menyeluruh dan berbasis data perlu konsistensi agar tak menimbulkan banyak pertanyaan publik.