Meski bisa meningkatkan penerimaan pajak, penurunan ambang batas pengusaha kena pajak bisa memberatkan pelaku usaha di tengah kondisi ekonomi yang lesu.

Ketidakjelasan seputar jenis barang mewah yang dikenai PPN 12 persen serta teknis pemungutannya membuat pengusaha bingung, bahkan bisa berujung pada sengketa.

Pemerintah segera memfinalkan jenis barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen per 1 Januari 2025. Ada peluang kategori barang mewah diperluas.

Ada kemungkinan inflasi datang lebih cepat akibat penyesuaian harga yang dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi kenaikan PPN.

Pemerintah seharusnya memajaki para konglomerat yang kekayaannya melejit pascapandemi. Bukan membebani warga biasa yang tengah melarat terimpit biaya hidup.

Selain faktor daya beli, resistensi publik terhadap kenaikan PPN juga didorong oleh minimnya transparansi dan keadilan pajak.

Target penerimaan pajak justru bisa-bisa tidak tercapai akibat kenaikan PPN yang menekan konsumsi domestik.

Pemerintah mesti peka melihat kondisi ekonomi yang sedang lesu dan fokus menjaga daya beli masyarakat.