Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Irvansyah menuturkan bahwa urusan laut tidak dapat dijalankan sendirian. Bakamla harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain.

Sebagai wilayah perairan, Indonesia menyimpan beragam potensi sumber daya alam yang sekaligus berisiko menimbulkan ancaman keamanan laut. Untuk itu, pemerintah menginginkan hadirnya Penjaga Pesisir Indonesia.

Negara-negara ASEAN lebih sibuk dengan keamanan domestik dan pembangunan ekonomi. Isu keamanan maritim kawasan kerap dipandang bukan masalah domestik. Padahal, isu keamanan maritim akan kian membesar beberapa tahun lagi.

Bakamla mendapat tambahan satu kapal cepat buatan galangan di Batam. Unit yang disebut sebagai kapal tercepat di Indonesia itu akan digunakan untuk memberantas kegiatan ilegal, terutama perdagangan orang.

Bakamla RI resmi memulai Patroli Bersama Yudhistira-I/23 dalam rangka penegakan hukum di laut. Patroli yang digelar bersama lima instansi lain ini akan menarget segala jenis pelanggaran hukum selama dua bulan.

Bakamla Indonesia termasuk juga harus mengurusi masalah penyelundupan barang dan orang, pencemaran lingkungan, hingga kejahatan lintas negara. Bakamla menjadi salah satu mitra pasukan penjaga laut dan pantai AS.

Badan Keamanan Laut bersama lima lembaga lain menggelar operasi patroli bersama. Operasi yang mengerahkan 17 kapal dan sekitar 200 personel itu difokuskan di tiga wilayah perairan untuk memberantas kegiatan ilegal.

Presiden Joko Widodo menyatakan, tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Kehadiran aparat penegak hukum, seperti Bakamla, perlu ditopang aktivitas ekonomi dan langkah diplomatik.