Implementasi SVLK sulit diterapkan bila masyarakat adat belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hal ini karena SVLK menekankan legalitas pengelolaan hutan.

Kebijakan kehutanan pada pemerintahan periode 2019-2024 harus berbasis fakta lapangan agar hasilnya bisa dilihat dampaknya secara langsung dan jangan hanya bertujuan benar secara administrasi.