Kelembagaan mengacu pada indikator dan target kinerja pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan turunan visi-misi presiden.

Reformasi birokrasi mensyaratkan PNS sebagai tulang punggung perubahan birokrasi sehingga sudah seharusnya PNS diberdayakan serta diberi kepercayaan dan tanggung jawab memimpin perubahan, bukan diserahkan ke tim lain.

Pembuatan kebijakan publik tidak berlangsung di ruang hampa. Kebijakan publik adalah hasil dialog berbagai kepentingan. Namun demikian, suara masyarakat harus dikedepankan.