UU Pertahanan Negara menyebut Dewan Pertahanan Nasional memberi pertimbangan dalam kebijakan pertahanan. Namun, salah satu pasal di Perpres DPN bisa multitafsir.

Jika pemerintah tetap ingin membentuk DKN, fungsinya hanya terbatas pada memberi nasihat dan rekomendasi kepada presiden. DKN tidak boleh memiliki fungsi operasional karena hal itu akan menjadi masalah baru.