Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
dbh sawit
Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat menjadi program khusus Gapki. Hal itu mengingat produksi CPO dan PKO dalam empat tahun terakhir stagnan di tengah peningkatan konsumsi sawit untuk pangan dan energi.
Bagikan
Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Program Khusus Gapki
Percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat menjadi program khusus Gapki. Hal itu mengingat produksi CPO dan PKO dalam empat tahun terakhir stagnan di tengah peningkatan konsumsi sawit untuk pangan dan energi.
Ekonomi
路
Daerah Penghasil Sawit Minta Dana Bagi Hasil yang Lebih Adil
Daerah penghasil sawit meminta dana bagi hasil yang lebih berkeadilan. Tahun ini pemerintah pusat mengalokasikan Rp 3,4 triliun DBH sawit. Jumlah itu dinilai minim dibanding dana yang dipungut dari daerah penghasil.
Nusantara
路
Aturan Baru Dana Bagi Hasil Mulai Diterapkan Tahun Ini
Beberapa ketentuan baru DBH mencakup penerimaan negara yang dibagihasilkan, cakupan daerah penerima, serta formula alokasi DBH. Mulai tahun ini, pemerintah pusat juga akan mengucurkan DBH ke daerah penghasil sawit.
Ekonomi
路
Gubernur Sumut Minta Peningkatan Dana Bagi Hasil Sawit untuk Perbaikan Jalan Provinsi
Gubernur Sumut kesulitan membangun dan memelihara jalan provinsi yang kondisinya 25 persen rusak karena anggaran yang sangat terbatas. Dana bagi hasil sawit untuk daerah diminta segera diakomodasi.
Ekonomi
路
Gubernur Sumut Minta Peningkatan Dana Bagi Hasil Sawit untuk Daerah
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta agar peningkatan dana bagi hasil sawit untuk daerah diakomodasi dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Sumut hanya menerima 4 persen dan jumlah itu dinilai tak adil.
Nusantara
路
Iklan
