Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang lemah, pemerintah tetap akan memberlakukan PPN 12 persen per 1 Januari 2025.

Akankah kebijakan ini  menjadi solusi fiskal yang efektif atau justru memperburuk kondisi perekonomian?

Natal sudah dekat. Sejumlah warga berburu pernak-pernik Natal di berbagai tempat. Di tengah ekonomi sulit, warga bersiasat memilih dekorasi Natal dengan cermat.

Meskipun hanya menyasar pada barang-barang mewah, kebijakan fiskal PPN 12 persen rentan menurunkan daya beli masyarakat.

Ada kemungkinan inflasi datang lebih cepat akibat penyesuaian harga yang dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi kenaikan PPN.

Berbagai perubahan kebijakan pemeritah pada 2025 tak hanya membebani masyarakat, melainkan juga sektor jasa keuangan.  Potensi terbesarnya, kredit akan melambat.

Kenaikan UMP dibutuhkan untuk kembali menggerakkan perekonomian. Jika pendapatan naik, daya beli membaik dan tingkat konsumsi masyarakat meningkat.

Kelas menengah bawah akan semakin terpuruk dengan berbagai skema kebijakan pungutan pemerintah tahun depan. Setelah tabungan terkuras, utang pun bakal menumpuk.