Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah daerah menghentikan pemberian izin baru sekaligus mengevaluasi aktivitas tambang, perkebunan, dan pembangkit listrik di sekitar daerah aliran sungai Batanghari dan Indragiri, Sumatera Barat. Aktivitas industri ekstraktif itu diduga merusak dan mencemari kedua sungai serta memicu konflik satwa dan manusia.