Dengan paradigma baru, Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan solusi perumahan yang transformatif.

Dua opsi pembentukan kelembagaan, berupa kementerian dan badan menuai diskursus,

Perbincangan tentang Tapera mengingatkan kembali perihal krisis hunian di Indonesia.

”Backlog” perumahan di Jateng tergolong tinggi. Tanpa intervensi, butuh waktu puluhan tahun untuk mengatasinya.

Impian kelas menengah untuk mendapatkan hunian layak semakin menantang. Kebijakan pemerintah dinantikan.

Kebutuhan rumah masyarakat bertumbuh lebih cepat ketimbang pasokan atau pembangunannya. Ini yang mesti dijawab oleh pemerintahan berikutnya.

Sebanyak 4.000 unit rusunawa tidak layak huni dari total 32.000 unit yang terbagi dalam 40 rusunawa di Jakarta. Kelayakan bangunan akan dicek pada akhir September atau awal Oktober. Hasil pengecekan diumumkan Desember.

Kesenjangan kebutuhan hunian masih terbentang lebar. Pemerintah, perbankan, dan pengembang harus berkolaborasi menaikkan kapasitas produksi rumah dua kali lipat dari kapasitas sekarang yang 500.000 rumah per tahun.