Kemampuan membangun relasi jangka panjang dengan partai politik sangat menentukan bagi tokoh di luar parpol untuk maju dalam Pemilu 2029.

Penguatan kaderisasi dan kelembagaan partai perlu dilakukan untuk menghindari politik transaksional pascapenghapusan ambang batas pencalonan presiden.

Penghapusan ambang batas persentase pengusulan pasangan capres-cawapres membuat ruang kompetisi politik menuju Pilpres 2029 menjadi lebih inklusif dan kompetitif.

Sepertiga kelompok responden yang setuju putusan MK yang menghapus ambang batas pencapresan menyatakan, semua parpol miliki kesempatan salurkan kadernya di pilpres.

Ketiadaan ”presidential threshold” membuka peluang percepatan regenerasi politik. Namun, ini juga bisa menjadi celah oligarki baru untuk mendikte arah politik. 

Sejauh ini, sejumlah parpol mengeluarkan reaksi beragam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pemilihan presiden.

Keberanian MK mengoreksi pendapat hukumnya patut dapat apresiasi tinggi mengingat kehebohan panjang yang terjadi sebelumnya.

Membahas rekayasa konstitusional setelah penghapusan ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden akan jadi percuma jika tidak secara simultan memperbaiki parpol.