Klarifikasi Dewan Pengawas Belum Tuntas, Panggil Kembali Helmy

Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI, Supra Wimbar, tidak setuju pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. Alasannya, klarifikasi berbagai persoalan kepada Helmy masih belum tuntas. Helmy perlu dipanggil kembali.

Kompas/Priyombodo

Mural menghiasi salah satu gedung di kompleks Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020). Konflik antara Dewan Pengawas TVRI dan Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya yang berujung pada pemecatan dirinya sebagai dirut periode 2017-2022 pada 16 Januari 2020 merupakan puncak dari rangkaian panjang persoalan yang mendera TVRI. Kisruh ini mengorbankan kepentingan publik.

JAKARTA, KOMPAS — Satu dari lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI tidak menyetujui pemberhentian Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya. Alasannya, klarifikasi berbagai persoalan kepada Helmy masih belum tuntas sehingga Helmy perlu dipanggil kembali untuk menjelaskan.

Anggota Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI, Supra Wimbarti, Selasa (21/1/2020), mengaku tidak setuju Helmy langsung dilengserkan. Dia mengusulkan kepada Dewas agar mengundang Helmy sekali lagi untuk bertatap muka menjelaskan pembelaan.