Dewan Pengawas dan Direksi TVRI Harus Memperbaiki Komunikasi

Konflik di tubuh Lembaga Penyiaran Publik TVRI berimbas pada kepentingan publik yang dikorbankan. Kedua belah pihak harus segera menyelesaikan konflik ini, dengan memperbaiki komunikasi dan juga kinerja masing-masing.

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Mantan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya bersama penasihat hukumnya, Chandra Hamzah sesuai menggelar konferensi pers terkait pencopotan Helmy sebagai Dirut TVRI oleh Dewan Pengawas TVRI, Jumat (17/1/2020). Pascadiberhentikan sebagai Dirut TVRI, Helmy menyiapkan langkah-langkah hukum seminggu ke depan.

JAKARTA, KOMPAS — Pencopotan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia merupakan buntut dari rangkaian panjang persoalan yang mendera TVRI beberapa tahun terakhir. Imbas terbesar dari semuanya adalah, kepentingan publik dikorbankan.

Dalam surat surat pemberitahuan pemberhentian Helmy Yahya sebagai Direktur Utama LPP TVRI periode  2017-2022 tanggal 16 Januari 2020, Dewan Pengawas LPP TVRI antara lain mempermasalahkan pengelolaan keuangan dan juga kinerja manajemen TVRI di bawah kepemimpinan Helmy Yahya.