Utak-atik Kursi Berujung Korupsi
Kasus Wahyu Setiawan yang menyeret Harun Masikun mesti diperhatikan khusus karena jadi pintu masuk pengungkapan kasus-kasus lain. Akrobat-akrobat politik dengan memanfaatkan jaringan di lembaga/instansi perlu diwaspadai.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F20200109_ENGLISH-TAJUK-1-OTT-KPK_B_1578581381.jpg){kind=logo}
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (kiri), pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar, dan Juru Bicara KPK Ali Fikri menunjukkan barang bukti operasi tangkap tangan terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020). KPK menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka dengan barang bukti uang Rp 400 juta dalam bentuk dollar Singapura.
Godaan kursi panas di Senayan memang berat. Setelah gagal dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 melalui Partai Demokrat, Harun Masiku mencoba peruntungan lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lima tahun setelahnya. Alih-alih berhasil masuk Gedung Kura-kura, ia justru terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi.
Akrobat Harun Masiku (48) untuk menjadi anggota legislatif mulai tersingkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan di Jakarta, Rabu (8/1/2020). Berdasarkan hasil pemeriksaan KPK, Harun bermaksud menyuap Wahyu sebesar Rp 900 juta untuk memuluskan keinginannya.