ESDM dalam Kabinet Kompromi
Menteri Arifin harus bisa mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sektor ESDM agar keluar dari jebakan multi-kepentingan di sektor energi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F65a3da2a-fc12-462a-b33e-5bcec9278c22_jpg.jpg){kind=logo}
Menteri ESDM Arifin Tasrif (kiri) berbincang dan berjabat tangan dengan Komisaris Utama Pertamina yang baru Basuki Tjahaja Purnama (kanan) usai menghadiri acara Pertamina Energi Forum (PEF) 2019 di Hotel Raffles Jakarta, Selasa (26/11/2019).
Presiden Jokowi telah memilih 34 menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan 12 wakil menteri untuk mengemban tugas kenegaraan dalam Kabinet Indonesia Maju. Secara umum pilihan menteri dan wakil sarat kompromi politik. Jokowi harus mengakomodasi berbagai kepentingan, mulai dari partai pendukung hingga lawan politik, sukarelawan, dan kalangan profesional.
Publik pun bertanya apakah Presiden menggunakan hak prerogatifnya memilih menteri atau hasil kompromi. Dalam bahasa sosiolog Karl Mannheim (1940), kekuasaan selalu terkait kepentingan ideologi, pertahanan, politik, dan bisnis.