Ketersediaan Data Tunggal

Ketersediaan data tunggal semakin mendesak. Pengalaman memperlihatkan, data yang beragam menyebabkan pengambilan keputusan tidak tepat.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (

Petugas Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mengambil sidik jari siswa SMKN 28 Cilandak, Jakarta Selatan, saat merekam data pribadi dan foto untuk kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di sekolah mereka, Kamis (10/1/2019). KTP-el menjadi salah satu langkah penerapan data tunggal kependudukan.

Bencana alam likuefaksi di Palu, Sulawesi Tengah, tahun lalu menimbulkan korban jiwa dan harta sebab di daerah yang seharusnya tidak boleh menjadi permukiman, berubah menjadi kawasan perumahan. Kita juga mendengar tumpang tindih data peruntukan lahan di banyak tempat, salah satunya di Kalimantan. Berbagai kasus konflik pertanahan juga berasal dari simpang siurnya data, entah karena kesengajaan untuk keuntungan pribadi atau karena keteledoran.

Contoh terbaru adalah keberadaan desa ilegal di Konawe, Sulawesi Tenggara. Beberapa desa yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri setelah ditinjau di lapangan ternyata tidak memiliki penduduk, tetapi terdaftar sebagai penerima dana desa.