Larangan Bergaya Hidup Mewah Belum Cukup
Pelaksanaan aturan agar anggota polisi hidup sederhana, tidak bergaya hidup mewah dan hedonis, harus diawali komitmen nyata dari pimpinan Polri.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fec370aee-c6f1-4a3c-aa1a-c1900ca12966_jpg.jpg){kind=logo}
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) berjalan bersama dengan Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis (kanan), setibanya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata untuk mengikuti Upacara Ziarah Nasional di Jakarta, Minggu (10/11/2019). Upacara ziarah nasional tersebut dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November.Kompas/lAlif Ichwan10-11-2019
JAKARTA, KOMPAS —Aturan Kepolisian Negara RI yang melarang setiap personel Polri bergaya hidup mewah perlu dilengkapi peraturan internal terkait kedisiplinan anggota Polri untuk mempertanggungjawabkan kekayaan yang dimiliki. Di sisi lain, pelaksanaan aturan itu harus diawali komitmen nyata dari pimpinan Polri.
Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, larangan bergaya hidup mewah yang dikeluarkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri perlu dijabarkan secara detail. Sebab, aturan itu sulit disamaratakan karena tingkat gaya hidup anggota kepolisian cenderung sesuai dengan pangkat dan jabatan yang disandang. Alhasil, gaya hidup perwira tinggi akan berbeda dengan perwira menengah.