Tantangan Penguatan Diplomasi Ekonomi RI

Kementerian Luar Negeri RI mencanangkan ”empat plus satu (4+1)” kebijakan luar negeri lima tahun ke depan dengan penekanan pada diplomasi ekonomi.

KOMPAS/BENNY DWI KOESTANTO

Atraksi tradisional Pasifik menyambut kehadiran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi (kanan) bersama Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa, dan Tonga Tantowi Yahya ke panggung dalam acara Eksposisi Pasifik 2019 di Auckland, Selandia Baru, 12 Juli 2019. Kegiatan itu adalah salah satu inisiatif Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan peran diplomasinyadi kawasan Pasifik, salah satu kawasan nontradisional yang menjadi sasaran diplomasi ekonomi Indonesia.

Penempatan penguatan diplomasi ekonomi sebagai prioritas pertama politik luar negeri Republik Indonesia 2019-2024 menghadapi tantangan besar. Pelambatan perdagangan dan kekhawatiran adanya resesi global menghadang di depan mata. Dibutuhkan kerja superkeras dengan koordinasi kuat dan sinkronisasi kebijakan antarlembaga.

Prioritas politik luar negeri RI 2019-2024 disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada akhir Oktober lalu. Prioritas itu bertumpu pada formula yang disebut Retno dengan istilah ”4+1”. Prioritas pertama adalah penguatan diplomasi ekonomi. Kedua, prioritas perlindungan warga negara Indonesia. Ketiga, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan. Keempat, peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia. Adapun yang dimaksud ”plus 1” adalah penguatan infrastruktur diplomasi dengan mendidik para diplomat menjadi diplomat andal dan berkualitas.