logo Kompas.id
β€Ί
Utamaβ€ΊKaum Milenial Bersikap Skeptis...
Iklan

Kaum Milenial Bersikap Skeptis terhadap Transparansi Pengelolaan Pajak

Sekitar 42 persen wajib pajak kelompok milenial menilai, manfaat pajak yang dirasakan selama ini belum sesuai dengan pajak yang dibayarkan. Persepsi itu muncul atas dasar ketidakadilan pengenaan tarif pajak.

Oleh
Karina isna irawan
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/QMuBGFGQRPvX41kcFnDEMsQ4XAY=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F20190521_RUANGAN-TUNGGU_B_web_1558444534.jpg
KOMPAS/RIZA FATHONI

Calon penumpang memanfaatkan co-working space di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). Penyediaan tempat ini bertujuan untuk memberikan ruang kerja bagi penumpang yang ingin merampungkan pekerjaan sembari menunggu datangnya kereta. Co-working space di ruang publik atau sentra bisnis telah menjadi kebutuhan bagi pekerja di era milenial yang biasa bekerja di mana saja.

JAKARTA, KOMPAS β€” Kesadaran generasi milenial berusia 20-34 tahun untuk membayar pajak terus tumbuh. Namun, mereka masih bersikap skeptis terhadap transparansi pengelolaan dan penggunaan uang pajak.

Berdasarkan Survei Pajak 2019 Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) yang dikutip Kompas, Minggu (17/11/2019), kesadaran membayar pajak kelompok milenial cukup tinggi, yakni sekitar 90 persen. Mereka setuju bahwa pajak itu membantu pemerintah, kewajiban moral, dan menunda pajak berarti merugikan negara.

Editor:
Hendriyo Widi
Bagikan