Mutu Layanan Menentukan Keberlanjutan Program JKN-KIS
Mutu layanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat belum sesuai harapan. Itu disebabkan antara lain belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F20191113_ENGLISH-JKN_C_web_1573659026.jpg){kind=logo}
Suasana pengurusan iuran jaminan kesehatan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pancoran, Jakarta, Senin (4/11/2019). Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah mengatur besaran penyesuaian iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
JAKARTA, KOMPAS—Mutu layanan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat belum sesuai harapan. Itu disebabkan antara lain belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan. Seiring kenaikan iuran peserta program itu, perbaikan layanan kian mendesak dilakukan demi keberlanjutan program tersebut.
“Cakupan kesehatan semesta harus dilihat menyeluruh, termasuk menilai mutu layanan kesehatan,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) M Adib Khumaidi, di Jakarta, Kamis (14/11/2019). Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November jadi momentum untuk membenahi mutu layanan.