logo Kompas.id
โ€บ
Utamaโ€บNegarawan dan Demokrasi
Iklan

Negarawan dan Demokrasi

Presiden terpilih biasanya kesulitan membangun koalisi solid, sehingga di parlemen jarang memperoleh dukungan politik mayoritas. Hal demikian tidak terjadi di Indonesia, karena pemerintahan merangkul semuanya.

Oleh
Moch Nurhasim Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI
ยท 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/jwgg5riHXzhClzt_RcYqT9FwCBw=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2FSusunan-Kabinet-Indonesia-Maju_84429466_1572288697.jpg
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maโ€™ruf Amin, Rabu (23/10/2019), berfoto bersama para calon menteri di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo mengumumkan dan melantik susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan agar para menteri menjalankan visi-misi presiden-wakil presiden.

Secara teoretik, kombinasi sistem presidensial dengan multipartai ekstrem sulit menghasilkan kekuatan politik yang terkonsolidasi di parlemen.

Presiden terpilih biasanya kesulitan dalam membangun koalisi yang solid, sehingga di parlemen jarang memperoleh dukungan politik mayoritas. Hal demikian tidak terjadi pada kasus Indonesia, khususnya setelah Pemilu 2019 akibat bangunan pemerintahan yang merangkul semuanya.

Editor:
yohaneskrisnawan
Bagikan