Dewan Desak Pemprov DKI Transparan Terapkan E-budgeting
Ketua DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan sistem e-budgeting dalam penginputan anggaran selama proses pembahasan APBD 2020. Langkah itu lebih menjamin transparansi anggaran.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fkompas_tark_24722215_10_0.jpeg){kind=logo}
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi
JAKARTA, KOMPAS — Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Sabtu (9/11/2019), mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan sistem e-budgeting dalam penginputan anggaran selama proses pembahasan APBD 2020. Langkah itu akan membuat pembahasan lebih transparan dan menghindarkan masuknya anggaran siluman.
Desakan itu disampaikan untuk merespons proses pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang merupakan cikal bakal APBD DKI Jakarta 2020 yang ia nilai tidak terbuka. Jika dalam pembahasan anggaran tahun-tahun sebelum ini seluruh dokumen diunggah di laman resmi Bappeda DKI sehingga masyarakat bisa membuka dan mengetahui, tahun ini hal itu tidak terjadi.