Ketertutupan Informasi Berpotensi Munculkan Penyimpangan Anggaran
Penutupan informasi mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020 berpotensi memunculkan anggaran-anggaran siluman
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F20191023_110453_1571833227.jpg){kind=logo}
Badan Anggaran menggelar rapat bersama SKPD lingkungan Pemerintah DKI terkait KUA-PPAS 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/10/2019).
JAKARTA, KOMPAS - Penutupan informasi mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020 berpotensi memunculkan anggaran-anggaran siluman yang tak bisa terjaring oleh mata publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun diminta untuk segera membuka akses informasi tersebut.
Anggota Badan Anggaran DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana, mengatakan, keterbukaan informasi dibutuhkan agar publik dapat ikut mengkritisi mata anggaran yang janggal di dalam rancangan KUA-PPAS 2020. Jika akses tersebut tidak segera dibuka, dia meyakini akan banyak anggaran siluman yang lolos.