Pemanfaatan Data di DKI Terhambat Sistem Penelusuran
Pengolahan data di Pemerintah Provinsi DKI belum berjalan optimal. Penyebabnya, pengelolaan tersebut terkendala waktu penelusuran dan kelengkapan data.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F439341_getattachment34f2d4d5-b504-4118-a00f-4ef0eeb3cc3d430727.jpg){kind=logo}
Ilustrasi - Pemanfaatan Big Data di kantor Dattabot, Jakarta, Rabu (10/5). Perusahaan ini mengolah big data untuk dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan.
JAKARTA, KOMPAS — DKI Jakarta yang mengusung konsep "Jakarta Smart City" atau JSC lima tahun terakhir karena terhambat pada proses penelusuran data. Data dari satuan kerja perangkat daerah atau SKPD seringkali tidak lengkap. Akibatnya pengolahan data di pemerintahan tidak bisa optimal.
Pengumpulan data pada sistem JSC memainkan peran penting untuk pengambilan keputusan pemerintah. Sementara ini, data yang sudah terhimpun dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan. Data itu sejauh ini dapat diakses di situs data.jakarta.go.id sebanyak 4.245 dokumen.