Rentetan Korupsi Kepala Daerah
Penetapan tersangka yang beruntun terhadap kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan lemahnya integritas dan kapasitas kepala daerah untuk memajukan daerahnya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F2cf3177c-6f2f-42fc-81c8-e9aa81231237_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas mengawal Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Dzulmi Eldin untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Penetapan tersangka yang beruntun terhadap kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan lemahnya integritas dan kapasitas kepala daerah untuk memajukan daerahnya. Buruknya tata kelola pemerintah juga turut menambah peluang korupsi kepala daerah semakin besar.
”Penetapan status tersangka korupsi terhadap para kepala daerah itu mengonfirmasi masih gagalnya pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Ini juga menjadi peringatan bahwa memang ada daerah-daerah yang harus mendapat perhatian khusus,” kata Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (15/10/2019).