Kita Tak Ingin Indonesia Dikuasai Oligarki yang Melawan Pemberantasan Korupsi

Perempuan Indonesia Antikorupsi menyerukan pesan yang tegas kepada Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Perppu KPK. Para perempuan ini ingin Indonesia tak dikuasai oligarki yang melawan pemberantasan korupsi

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Perempuan Indonesia Antikorupsi menyerukan agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau perppu Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. Seruan dilakukan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Perempuan Indonesia Antikorupsi menyerukan pesan yang tegas kepada Presiden Joko Widodo agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi. Seruan ini sebagai upaya menyelamatkan pemberantasan korupsi dari ancaman pelemahan dalam UU KPK baru yang akan berlaku pada 17 Oktober 2019.

Perempuan Indonesia Antikorupsi telah berkirim surat langsung kepada Presiden Joko Widodo sejak dua hari lalu dan sudah diterima. Surat dilayangkan melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, bahkan surat pun dibuka kepada publik.