Pembangunan Tanggul Pesisir Terhambat Lahan Permukiman
Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara di pesisir utara Jakarta terkendala masalah lahan. Hambatan ini membuka peluang terjadinya banjir rob yang kawasan itu.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2F20181122_TANGGUL_D_web_1542886409.jpg){kind=logo}
Tanggul laut di Kampung Marundo Pulo, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (23/11/2018). Kementerian PUPR sudah menuntaskan pembangunan tanggul pantai sepanjang 4,5 kilometer (km), dengan perincian di Muarabaru 2,3 km dan di Kalibaru 2,2 km. Keberadaan tanggul dianggap penting untuk mengantisipasi laju penurunan muka tanah pesisir utara dan penahan banjir rob.
JAKARTA, KOMPAS — Pengerjaan proyek NCICD atau Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara di sebagian wilayah Jakarta Utara terhambat pembebasan lahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi penanggungjawab sebagian proyek itu tengah mencari solusi agar dapat mengejar tenggat penyelesaian pada 2020.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, proyek yang dikerjakan di sana adalah NCICD fase A, yakni untuk peninggian dan penguatan tembok tanggul. Namun, pengerjaan ini terhalang permukiman di sekitar Pelabuhan Muara Angke, Sunda Kelapa, dan Kali Adem.