perumahan
Skema Pencairan Dana Tambahan FLPP Belum Disepakati
Pemerintah belum menyepakati skema pencairan dana tambahan sebesar Rp 2 triliun untuk mengatasi persoalan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang habis pada Agustus.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F08%2F20190828_ENGLISH-TEMATIK-PERUMAHAN_C_web_1567004338.jpg){kind=logo}
Kompleks perumahan bersubsidi yang tengah dibangun di kawasan Kampung Kandang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/8/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum menyepakati skema pencairan dana tambahan sebesar Rp 2 triliun untuk mengatasi persoalan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang habis pada Agustus lalu. Pencairan dana tidak melalui perubahan APBN sehingga kemungkinan besar dari dana talangan BUMN.
Kebutuhan dana subsidi untuk perumahan tahun 2019 sebesar Rp 8,6 triliun. Namun, dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, pos anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya mendapat alokasi Rp 7,1 triliun. Dana Rp 7,1 triliun itu sudah habis untuk menyubsidi sekitar 70.000 rumah hingga Agustus (Kompas, 17/9/2019).
