Sulit Dievaluasi, Anggaran TGUPP DKI Jakarta Malah Terus Naik

Menurut William, anggaran sebesar Rp 21 miliar sangat tidak masuk akal jika dibandingkan dengan target 48 dokumen, yang artinya setiap dokumen menghabiskan dana Rp 437,5 juta.

Kompas/Wawan H Prabowo

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menghadiri pelantikan anggota legislatif terpilih periode 2019-2024 melalui Sidang Paripurna MPR di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dilakukan terhadap 575 anggota DPR terpilih dari sembilan partai politik, 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih, dan anggota MPR (gabungan DPR dan DPD) di hadapan Ketua Mahkamah Agung.

JAKARTA, KOMPAS — Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta terus meningkat dari Rp 1 miliar pada 2017 menjadi Rp 21 miliar pada 2020. Kenaikan ini termaktub dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2020 yang menjadi persoalan serius karena hasil kerja TGUPP ternyata tak bisa dievaluasi DPRD DKI Jakarta.

Anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) naik dari Rp 1 miliar tahun 2017 menjadi Rp 16,2 miliar  pada 2018, Rp 18,99 miliar  pada 2019, dan diusulkan Rp 21 miliar  pada 2020. Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, di Jakarta, Kamis (3/10/2019), mengatakan, kenaikan drastis tersebut memboroskan anggaran, apalagi DPRD tak bisa mengevaluasi hasil kerja TGUPP.