Anggaran Miliaran Rupiah Harus Dijelaskan
Sejumlah program dengan anggaran hingga triliunan rupiah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk APBD DKI Jakarta 2020. Program-program tersebut dinilai janggal.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F20180926_133858SILO.jpg){kind=logo}
Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai rencana perubahan APBD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/9/2018). Perubahan APBD DKI Jakarta 2018 diusulkan naik sekitar Rp 6 triliun dari penetapan APBD DKI 2018.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah program dengan anggaran miliaran hingga triliunan rupiah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020. Program-program itu mulai dari penyediaan lisensi perangkat lunak dan antivirus hingga rehabilitasi kantor-kantor dan sekolah.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengatakan, sejumlah program yang tak masuk akal dengan anggaran besar ditemukan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020.