Tunda Pengesahan RUU Sistem Budidaya Pertanian

RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang menurut rencana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (24/9/2019), berpotensi merugikan petani. Sejumlah elemen masyarakat meminta pengesahan ditunda.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Ilustrasi — Darmin (59), pemulia padi, menunjukkan rumpun benih lokal temuannya, yakni Cilalanang, di rumahnya di Desa Sekarmulya, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Selasa (20/8/2019). Benih itu diharapkan tahan terhadap kekeringan.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang menurut rencana disahkan dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (24/9/2019), berpotensi merugikan dan mengkriminalisasi petani. Sejumlah pasal bertentangan dengan tujuan menggapai kedaulatan pangan.

Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (RUU SBPB) itu merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Sebelumnya, pada  2012, koalisi lembaga nonpemerintah telah mengajukan permohonan uji materi atas sejumlah pasal dalam undang-undang itu kepada Mahkamah Konstitusi.