MCW Sesalkan DPR Tak Dengarkan Suara Publik soal Capim KPK
Organisasi pemerhati korupsi Malang Corruption Watch menyesalkan langkah DPR yang tidak mendengarkan suara publik dalam memilih lima calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F20190910_ENGLISH-PELEMAHAN-KPK_D_web_1568123915.jpg){kind=logo}
Pegiat antikorupsi bersama pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar aksi #SaveKPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (8/9/2019).
MALANG, KOMPAS — Organisasi pemerhati korupsi Malang Corruption Watch menyesalkan langkah DPR yang tidak mendengarkan suara publik dalam memilih lima calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. DPR memilih secara voting lima dari 10 calon pada Jumat (13/9/2019) dini hari.
Koordinator MCW M Fahrudin Andryansyah saat ditemui di kantor MCW di Malang, Jawa Timur, Jumat siang, mengatakan, DPR tidak mendengarkan suara rakyat, akademisi, dan institusi KPK itu sendiri. Apa yang dilakukan DPR dalam memilih pemimpin KPK sarat dengan kepentingan politik. ”Itu patut disayangkan,” ujarnya.