KPK Sokong Stabilitas, Efisiensi, dan Transparansi Ekonomi

Komisi Pemberantasan Korupsi berperan esensial mendukung stabilitas, efisiensi, dan transparansi ekonomi. Hal itu mulai dari peningkatan kualitas layanan publik, perbaikan iklim investasi, dan transparansi anggaran.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi yang menyerukan penolakan atas segala upaya untuk melemahkan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Aksi yang diikuti sekitar 1.000 pegawai KPK tersebut meminta Presiden Joko Widodo mengambil peran untuk menghentikan revisi Undang-Undang KPK dan tidak menjadikan calon yang diduga melakukan pelanggaran etik untuk menjadi pimpinan KPK 2019-2023. Para pegawai mengakhiri aksi dengan bergandengan tangan mengelilingi Gedung KPK.

JAKARTA, KOMPAS — Dalam perspektif ekonomi, Komisi Pemberantasan Korupsi berperan esensial mendukung stabilitas, efisiensi, dan transparansi ekonomi dalam negeri. Hal itu mulai dari peningkatan kualitas layanan publik, perbaikan iklim investasi, serta perwujudan transparansi anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Untuk itu, kedudukan dan kewenangan KPK perlu dipertahankan guna meningkatkan tata kelola dan transparansi di sektor publik. Efisiensi ekonomi juga akan semakin baik dan pemanfaatan transfer dana juga tepat sasaran.