Laporan ke Presiden Ditagih
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2Fef306af1-7e10-4080-ad20-f92653644edf_jpg.jpg){kind=logo}
Yayasan Madani Berkelanjutan menunjukkan analisa spasial terbaru, Selasa (10/9/2019), di Jakarta terkait perkebunan sawit seluas 1 juta ha milik 724 perusahaan ditemukan di areal-areal yang seharusnya dilindungi dalam peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) XV. Rinciannya sejumlah 384 perusahaan di area gambut (seluas 540.822 ha), 102 perusahaan di hutan alam primer (237.928 ha), dan 238 perusahaan di kawasan hutan (222.723 ha).
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta menunjukkan kemajuan perkembangan moratorium sawit yang dilaporkan kementerian kepada Presiden setiap enam bulan sekali. Instruksi Presiden Moratorium Sawit yang telah berjalan setahun terakhir dinilai belum menunjukkan perkembangan bagi perbaikan tata kelola serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit.
Analisa spasial terbaru Yayasan Madani Berkelanjutan menunjukkan perkebunan sawit seluas 1 juta hektar milik 724 perusahaan ditemukan di areal-areal yang seharusnya dilindungi dalam peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) XV. Rinciannya sejumlah 384 perusahaan di area gambut (seluas 540.822 ha), 102 perusahaan di hutan alam primer (237.928 ha), dan 238 perusahaan di kawasan hutan (222.723 ha).