Pemerintah Cari Dana untuk Bongkar Anjungan Migas
Pemerintah tengah berupaya mencari alternatif selain membongkar anjungan minyak dan gas yang tidak terpakai di perairan Indonesia.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2F20140722SETI.jpg){kind=logo}
Ilustrasi - Anjungan Central Plant Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java (PHE ONWJ) di lepas pantai Karawang-Indramayu di Laut Jawa, Selasa (22/7). Anjungan ini selain mampu memproduksi 40.300 barel minyak per hari (BOPD) juga memasok gas bumi 120 MMSCFD untuk pembangkit listrik milik PLN di Muara Karang dan Tanjung Priok. Produksi minyak anjungan ini telah melebihi target produksi tahun 2014 yang dipatok 39.400 BOPD.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah berupaya mencari alternatif selain membongkar anjungan minyak dan gas yang tidak terpakai di perairan Indonesia. Alternatif yang lebih efisien tengah dicari karena pembongkaran anjungan minyak dan gas lepas pantai tersebut membutuhkan biaya jutaan dollar Amerika Serikat.
Untuk membahas masalah itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman memanggil pihak terkait untuk rapat di Jakarta, Senin (9/8/2019). Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadhewa dihadiri, antara lain, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta PT Pertamina (Persero).