Kesenjangan Proses Hukum dapat Membuat Papua Terus Bergejolak

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aksi yang mengecam kerusuhan di Papua dan Papua Barat dalam beberapa pekan terakhir dilakukan oleh sejumlah kelompok warga di Taman Pandang Istana, kawasan Monas, Jakarta, Senin (2/9/2019), Aksi yang diikuti ratusan warga termasuk warga dari wilayah Indonesia Timur juga menyerukan perdamaian di Papua dan menegaskan bahwa Papua tetap bagian dari NKRI.

JAKARTA, KOMPAS – Proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku kerusuhan dinilai tidak setara dengan pelaku tindak rasisme terhadap warga Papua. Hal inilah yang menjadi alasan gejolak di Papua belum mereda. Oleh karena itu, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun penegak hukum harus seimbang dalam melakukan proses hukum tersebut.

Peneliti pada Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas, menilai, pemerintah memang sudah mencoba menegakkan hukum bagi para pelaku tindakan rasisme dan pelaku kerusuhan di Papua. Namun, penegakan hukum ini dinilai masih ada kesenjangan.