Utamakan Kemampuan Kabinet dan Sinkronisasi
Struktur kabinet pemerintahan mendatang perlu dipastikan mampu mendorong adanya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik antar-kementerian, lembaga, maupun hubungan pusat dan daerah. Ramping atau gemuknya kabinet bukan pokok persoalan utama.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F20140902kumf_1564072251.jpg){kind=logo}
Sejumlah perwakilan dari Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Iwan Nurdin, dan Hariz Azhar (kiri ke kanan) saat menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk penyusunan kabinet pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dan program prioritas di Jakarta, Selasa (2/9/2014). Sejumlah rekomendasi tersebut diantaranya; tidak merangkap pimpinan dan pengurus partai politik, bersih dari dugaan tindak pidana korupsi, dan berintegritas.
Catatan Redaksi: Berita ini terbit di halaman 1 harian Kompas edisi 3 September 2014 dengan judul ”Utamakan Kemampuan Kabinet dan Sinkronisasi: Bukan Soal Ramping atau Gemuk”.
JAKARTA, KOMPAS — Struktur kabinet pemerintahan mendatang perlu dipastikan mampu mendorong adanya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih baik dalam menyelesaikan berbagai persoalan, baik antar-kementerian, lembaga, maupun hubungan pusat dan daerah. Ramping atau gemuknya kabinet bukan pokok persoalan utama.