Bupati Pakpak Bharat Dituntut 8 Tahun dan Pencabutan Hak Politik
Bupati non aktif Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 650 juta, pengganti kerugian negara Rp 1,23 miliar, dan pencabutan hak politik selama 4 tahun. Jaksa menilai Remigo terbukti menerima suap Rp 1,23 miliar dalam penunjukan pemenang tender pembangunan jalan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FIMG_0553_1562235654.jpg){kind=logo}
Bupati non aktif Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/7/2019). Ia dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 650 juta, pengganti kerugian negara Rp 1,23 miliar, dan dicabut hak politik selama 4 tahun.
MEDAN, KOMPAS – Bupati non aktif Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu dituntut 8 tahun penjara, denda Rp 650 juta, pengganti kerugian negara Rp 1,23 miliar, dan pencabutan hak politik selama 4 tahun. Jaksa menilai Remigo terbukti menerima suap Rp 1,23 miliar dalam penunjukan pemenang tender pembangunan jalan.
Tuntutan itu dibacakan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang diketuai M Nur Aziz di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamis (4/7/2019). “Dalam setiap penunjukan pemenang tender, terdakwa meminta uang muka 10 persen, uang kewajiban 15 persen, dan uang koin dua persen dari nilai proyek,” kata Aziz.