Kerangka Aksi ASEAN Belum Atasi Akar Masalah Sampah Plastik
Greenpeace merekomendasikan agar negara-negara di ASEAN segera menerapkan larangan pada semua impor sampah plastik, bahkan untuk keperluan daur ulang sekalipun.
(Dari kiri) PM Malaysia Mahathir Mohamad, Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, PM Singapura Lee Hsien Loong, PM Thailand Prayuth Chan-ocha, PM Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, PM Kamboja Hun Sen, Presiden RI Joko Widodo, dan Presiden Laos Bounnhang Vorachith berfoto bersama saat pembukaan KTT Ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, Minggu (23/6/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Organisasi nonpemerintah pemerhati lingkungan hidup Greenpeace menilai, Deklarasi Bangkok dan Kerangka Aksi ASEAN tentang sampah di laut belum mengatasi akar masalah pencemaran plastik di masyarakat. Kerangka tersebut masih berfokus pada pengelolaan limbah, bukan mengurangi produksi plastik sekali pakai.
Dalam pernyataan resmi yang diterima pada Selasa (25/6/2019) di Jakarta, Greenpeace menyatakan, persoalan plastik harus ditangani secara komprehensif, mulai dari produksi, konsumsi, hingga akhir siklus pemakaiannya. Sementara Kerangka Aksi ASEAN hanya melihat permasalahan plastik pada hilir, seperti persoalan buruknya sistem daur ulang, pengelolaan, dan pembuangan limbah.