KKP Minta Dana Keramba
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F12DF2077-DFEF-4A03-B267-2872F1139DC2.jpeg){kind=logo}
Beberapa perwakilan nelayan Pangandaran menerima bantuan, baik permodalan, benih, maupun pendingin. Penyerahan bantuan disampaikan secara simbolik oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat peresmian keramba jaring apung lepas pantai oleh Presiden Joko Widodo, Selasa (24/4/2018).
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Kelautan dan Perikanan meminta PT Perikanan Nusantara (Persero) mengembalikan anggaran proyek pengadaan keramba jaring apung lepas pantai. Alasannya, keramba jaring apung lepas pantai yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 24 April 2018 tidak bisa digunakan hingga kini.
Proyek keramba jaring apung (KJA) lepas pantai dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pangandaran (Jawa Barat), Sabang (Aceh), dan Karimunjawa (Jawa Tengah). Pengadaan KJA lepas pantai dengan anggaran Rp 44 miliar per unit itu dilaksanakan BUMN perikanan, PT Perikanan Nusantara (Perinus).