Regulasi Perlindungan Data Dinilai Makin Mendesak

KOMPAS/PRIYOMBODO

Ilustrasi: Aktivitas pemeriksaan barang sebelum dikirim ke gudang JD.ID di Marunda Center, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah pesatnya transaksi daring yang memungkinkan transfer data selalu terjadi, Pemerintah Indonesia dituntut segera menghadirkan peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi. Substansi peraturan perundang-undangan ini harus mengikat lintas sektor industri.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar, Rabu (12/6/2019), di Jakarta, mencontohkan, volume transaksi hasil perdagangan secara elektronik atau e-dagang Indonesia terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, Indonesia berkepentingan melindungi warganya sebagai konsumen.