DPD Minta Tambahan Dana Reses
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2F20190507_EVALUASI-PEMILU_A_web_1557219539.jpg){kind=logo}
Ilustrasi: Suasana rapat kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan sejumlah pihak untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019 di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019). Hadir pada rapat kerja tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Polri Tito Karnavian, Panglima TNI Hadi Tjahjono, perwakilan dari BIN, dan Kejaksaan Agung.
JAKARTA, KOMPAS - Dewan Perwakilan Daerah meminta kenaikan anggaran Rp 561,61 miliar untuk tahun anggaran 2020. Lebih dari setengah alokasi dana tersebut atau Rp 320,19 miliar akan digunakan untuk kebutuhan reses, penambahan program, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Permintaan itu dinilai tidak mendesak dan tidak terlalu relevan dengan kewenangan DPD saat ini.
Pada tahun anggaran 2020, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendapat pagu indikatif dari Kementerian Keuangan Rp 732 miliar, turun Rp 355,1 miliar dibandingkan pagu indikatif 2019.