Butuh Penyelesaian Komprehensif Atasi Defisit BPJS Kesehatan
Suasana rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI terkait hasil review BPKP dan penanggulangan defisit BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (27/5/2019). Hadir saat itu Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua BPKP Ardan Ardiperdana, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, dan Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni.
JAKARTA, KOMPAS – Kompleksitas masalah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional--Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) perlu diselesaikan secara komprehensif. Penyelesaian ini terutama untuk mengatasi masalah defisit yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Jika tidak ada solusi konkret, keberlanjutan program jaminan kesehatan bisa terancam.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Senin (27/5/2019) malam di Jakarta, mengatakan, besar iuran premi yang saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria menjadi salah satu penyebab defisit.