Wiranto: Penangkapan Bukan Bentuk Diktator

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan penangkapan sejumlah orang dengan dugaan makar, bukan bentuk diktator. Wiranto juga meminta mereka yang kecewa dengan hasil Pemilu 2019, tidak melampiaskannya dengan aksi-aksi yang melanggar hukum.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto; Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal  Mohammad Iqbal; dan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo (dari kiri ke kanan) di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengajak semua pihak bisa menerima hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, Selasa (21/5/2019) dini hari. Kalaupun kecewa terhadap hasil itu, hendaknya kekecewaan disalurkan melalui mekanisme hukum yang sudah ada, bukan dengan aksi yang melanggar hukum.

”Kami mengajak seluruh pihak untuk bisa menerima hasil rekapitulasi oleh KPU dengan lapang dada dan sikap ksatria mengakui kekalahannya. Sebab, dalam satu pertarungan pasti ada yang kalah dan menang,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, di Jakarta, Selasa (21/5/2019).