Daerah Ingin Dilibatkan Bangun Pulau Terluar
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ingin dilibatkan dalam tata kelola pembangunan pulau terluar. Selama ini, pemerintah pusat dianggap terlalu fokus menjaga keutuhan wilayah, tetapi melupakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah perbatasan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fkompas_tark_10101548_131_0.jpeg){kind=logo}
Industri galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau. Ada sekitar 90 perusahaan galangan kapal yang sebagian besar produksinya untuk ekspor.
BATAM, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ingin dilibatkan dalam menata pembangunan pulau terluar. Selama ini, pemerintah pusat dianggap terlalu fokus menjaga keutuhan wilayah tetapi melupakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah perbatasan.
Hal tersebut mengemuka ketika Komite I DPD RI berkunjung ke Batam, Kepulauan Riau, dalam rangka dengar pendapat untuk inventarisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (UU) Perubahan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pemerintah provinsi dan daerah diminta memberi masukan terkait rencana revisi UU tersebut.