Indonesia Jadi Presiden DK PBB, Isu Pasukan Perdamaian-Palestina Jadi Fokus
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi (tengah) di depan anggota Dewan Keamanan PBB, di Markas Besar PBB di New York, Rabu (23/1/2019), menyampaikan dukungan Indonesia atas proses perdamaian di Kolombia.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia mengajukan isu pasukan perdamaian dan Palestina secara khusus dalam masa kepresidenan atau kepemimpinan Indonesia pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Masa kepemimpinan Indonesia di DK PBB berlangsung pada 1-31 Mei 2019.
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan, kepemimpinan Indonesia pada DK PBB merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap peran kepemimpinan internasional Indonesia. Masa kepemimpinan itu sekaligus memberikan peluang bagi Indonesia untuk menciptakan warisan ataupun jejak yang bermanfaat bagi dunia internasional.