Partai Kesulitan Bayar Saksi

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aparatur sipil negara di lingkup Kementerian Dalam Negeri mengikuti simulasi pelaksanaan Pemilu 2019 di Kompleks Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (22/3/2019). Sejumlah pusat perbelanjaan, toko dan tempat-tempat wisata menggelar program diskon khusus bagi warga yang menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2019 nanti.

JAKARTA, KOMPAS - Menjelang hari pemungutan suara, partai-partai politik peserta pemilihan umum menguatkan barisan saksinya. Upaya pengawasan pemilihan legislatif kali ini menghadapi tantangan lebih sulit akibat keterbatasan dana partai untuk mengupah saksi, serta beban tugas saksi yang lebih berat untuk mengawasi proses penghitungan suara yang lebih panjang.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno di Jakarta, Senin (15/4/2019) mengatakan, dibandingkan pemilihan presiden, pengawasan perhelatan pemilihan legislatif (pileg) di hari pencoblosan, 17 April 2019, berpotensi lebih problematik. Persoalan pertama adalah kendala partai kesulitan menyiapkan biaya insentif untuk saksi di tempat pemungutan suara (TPS).