Negara Penghasil Sawit Bahas Kebijakan Diskriminatif Uni Eropa
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2F20190214130145_IMG_0591_1550144632.jpg){kind=logo}
Pekerja menimbang tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Kuala Air Hitam, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis (14/2/2019). Harga TBS di tingkat petani naik menjadi Rp 1.050, tetapi produksi turun 50 persen karena musim trek.
BRUSSELS, SELASA — Negara-negara penghasil minyak sawit yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) berkumpul di Brussels, Belgia, 8-9 April 2019, untuk membahas langkah-langkah diskriminatif Uni Eropa membatasi penggunaan minyak kelapa sawit untuk biofuel. Kebijakan diskriminatif Uni Eropa itu mengancam jutaan masyarakat yang sumber penghasilannya bergantung pada produksi kelapa sawit.
Di Indonesia saja, diperkirakan 20 juta orang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan industri turunan produk minyak sawit. CPOPC menganggap, kebijakan diskriminatif Uni Eropa (UE) bakal mengurangi lapangan kerja, menghambat pengentasan rakyat dari kemiskinan, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya.