Proposal Anggaran KONI Tidak Bisa Diproses
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2Fkompas_tark_11180441_3_0.jpeg){kind=logo}
Ketua Umum KONI periode 2011-2015, Tono Suratman menerima bendera KONI dari Ketua Umum KONI periode 2007-2011 dalam Musornas XI di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Jumat (2/12/2011). Tono Suratman terpilih sebagai Ketua Umum KONI Pusat periode 2011-2015 melalui voting yang mengalahkan dua kandidat lainnya. Tono saat ini masih menjadi Ketua Umum KONI periode 2015-2019.
JAKARTA, KOMPAS – Guna mengatasi masalah keterlambatan pembayaran gaji karyawan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, proposal anggaran KONI periode 2019 perlu segera diproses. Namun, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyatakan proposal tersebut sulit untuk diproses saat ini. Sebab, laporan pertanggungjawab penggunaan anggaran 2018 KONI masih belum beres. Bahkan, ketidakberesan itu sudah terjadi sejak 2016 di mana KONI tidak bisa melengkapi persyaratan substansial dalam laporan tersebut.
”Instruksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), proposal anggaran KONI periode 2019 jangan diproses hingga mereka bisa membereskan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan anggarannya pada tahun lalu. Hal itu sebagai bentuk hukuman untuk KONI. Kalau kami berinisiatif langsung memprosesnya, bisa-bisa itu jadi kesalahan di mata BPK,” ujar Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Jumat (29/3/2019).