Jangan Lagi Hancurkan Masa Depan Anak Perempuan

Kompas/Sonya Hellen Sinombor

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan gerakan "Stop Perkawinan Anak", Jumat (3/11/2018) di kantor Kementerian PPPA Jakarta. Menteri PPPA Yohana Susana Yembise menyatakan Indonesia merupakan negara tertinggi kedua angka perkawinan anak di ASEAN setelah Kamboja, dan tertinggi ke-7 di dunia. Karena itu Yohana bersama organisasi non pemerintah menyerukan kepada semua pihak agar mencegah dan mengakhiri praktik-praktik perkawinan anak yang akan merusak masa depan generasi penerus bangsa.

Pernikahan anak sebenarnya bukan isu baru. Semenjak 90 tahun lalu, saat Kongres Perempuan yang pertama digelar tahun 1928, tuntutan penghapusan pernikahan anak sudah disuarakan. Namun, hingga kini  pernikahan anak masih tetap menyandera bangsa Indonesia, masyarakat belum menyadari akibat pernikahan anak bisa menghancurkan masa depan anak tersebut, bahkan anak-anak yang dilahirkannya.

“Saya dinikahkan di usia anak, sewaktu saya masih sekolah di kelas II SMP.  Umur saya sekitar 14 tahun. Waktu itu saya dijemput saat masih belajar di sekolah, saya dibawa pulang ke rumah. Ternyata sampai rumah saya baru saja dilamar dan harus menikah. Sedih banget karena saya masih ingin sekolah, belajar dan bermain bersama teman-teman. Ternyata bulan itu saya harus menikah”.